admin
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan rencana aksi besar dan bergelombang yang akan dilakukan oleh puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia, dengan tujuan menuntut kenaikan upah sebesar 15% di Tahun 2024.
Ia menyatakan, “Partai Buruh mendorong pemerintah untuk segera mengimplementasikan peningkatan upah minimum sebesar 15% pada Tahun 2024.” Hal ini disesuaikan dengan aturan yang berlaku, yaitu penetapan Upah Minimum Regional (UMR) harus dilakukan 60 hari sebelum berlakunya, yakni pada tanggal 1 Januari 2024.”
“Namun, jika kita menghitung mundur 60 hari, sudah melewati tanggal tersebut, yaitu pada 1 November 2023. Namun, hingga hari ini, pemerintah masih terlihat bingung dalam mengambil keputusan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tampaknya berupaya untuk mencari jalan agar kenaikan upah buruh tidak melebihi kenaikan upah TNI/Polri atau pensiunan,” tambahnya.
Said Iqbal dan serikat buruh yang mendukungnya tampaknya selalu bersedia menjelaskan alasan di balik tuntutan kenaikan upah sebesar 15% pada tahun 2024. Salah satunya adalah karena Indonesia telah mencapai status negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country), dengan pendapatan per kapita setidaknya sebesar US$ 4.500 per tahun. Jika dihitung dalam Rupiah dengan kurs Rp15.000/US$, jumlah ini menjadi sekitar Rp 67,5 juta per tahun. Jika dibagi per bulan, jumlahnya adalah sekitar Rp 5,6 juta.
Di samping itu, rata-rata upah minimum nasional saat ini hanya mencapai sekitar Rp 3,7 juta. Kami menggunakan Jakarta sebagai acuan, sehingga kenaikan dari Rp 4,9 juta menjadi Rp 5,6 juta akan mencapai angka 15%,” jelasnya.
Selain itu, Said Iqbal yang saat ini sedang berpartisipasi dalam sidang ILO Governing Body di Jenewa, Swiss, juga telah bertemu dengan beberapa tokoh dan berdiskusi tentang kenaikan upah di seluruh dunia. Dalam diskusinya, ia mencatat bahwa tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15% di Indonesia sangatlah rasional.
“Saat berbicara dengan Penasihat Presiden Brazil Bidang Ketenagakerjaan, Valter Sanchez, beliau mengungkapkan bahwa kenaikan upah minimum di Brazil adalah sebesar 13%. Ini sekaligus menunjukkan bahwa pernyataan Apindo yang mengatakan tidak ada negara yang menaikkan upah di atas 10% adalah tidak benar,” ungkapnya.
Tidak kalah menariknya, pertumbuhan ekonomi Brazil tercatat lebih rendah daripada yang terjadi di Indonesia, hanya mencapai sekitar 3% dibandingkan dengan pertumbuhan 5,2% di Indonesia. Jadi, tidak masuk akal jika pemerintah menolak kenaikan upah sebesar 15%. Kemnaker, Dirjen, Apindo terlihat kurang fleksibel karena selalu berusaha untuk mengendalikan buruh demi kepentingan pengusaha,” lanjutnya.
Said Iqbal Perjuangan Serikat Buruh di Amerika
Said Iqbal juga menekankan betapa pentingnya mencermati upaya Serikat Buruh di Amerika (AFL-CIO), yang sukses dalam mencapai kenaikan upah buruh sebesar 30%, yang telah diperjuangkan oleh Serikat Buruh Otomotif Amerika. Demikian pula, perlu diperhatikan bahwa di Jerman dan Inggris, meskipun menghadapi penurunan ekonomi, mereka berhasil mewujudkan kenaikan upah sekitar 25%.
Rencana peningkatan upah sebesar 15% merupakan tindakan yang logis dan rasional. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan Menaker dan Apindo untuk merenungkan keputusan ini dengan cermat, mengingat dampak potensialnya yang dapat memicu mogok nasional,” tegas Said Iqbal.
Ia juga mengingatkan bahwa saat ini daya beli masyarakat mengalami penurunan sekitar 30% pasca pandemi Covid-19, dan kenaikan upah buruh belum terjadi selama 3 tahun terakhir. Akibatnya, terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti beras sebanyak 40%, telur 30%, BBM 30%, serta peningkatan harga sewa rumah sebesar 50% dan biaya transportasi sekitar 30%-40%.
“Oleh karena itu, Partai Buruh telah merencanakan demonstrasi dalam skala besar dan berkesinambungan, dimulai pada tanggal 7 November di Jakarta, kemudian berlanjut ke Bandung, Jawa Barat pada tanggal 8, di Banten pada tanggal 9, di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 10, dan seterusnya hingga melibatkan seluruh provinsi,” ujarnya.
“Saat seluruh provinsi bergabung, sekitar tanggal 20 November, kami akan melaksanakan aksi per kabupaten dan kota. Rencananya, kami akan melakukan aksi di Jakarta kembali, lalu di Bogor, Tangerang, Karawang, Sidoarjo, Medan, Banjarmasin, dan selanjutnya hingga tanggal 25 Januari 2024, yang merupakan awal periode pembayaran upah baru.”
Said Iqbal juga mengungkapkan bahwa jika tidak ada kesepakatan yang dicapai, ia telah menyiapkan rencana mogok nasional yang melibatkan 5 juta buruh. Ini adalah langkah perjuangan untuk menekan pencapaian kenaikan upah sebesar 15%.
Meskipun tanggal 10 November telah ditetapkan sebagai hari mogok nasional yang melibatkan 5 juta buruh, saya yang saat ini berpartisipasi dalam sidang ILO dengan jadwal yang padat, berencana untuk melakukan penundaan atau penjadwalan ulang,” katanya.
Akan tetapi, apabila pemerintah tidak merespons tuntutan buruh secara memadai, kami akan tetap melaksanakan mogok nasional dengan menghentikan produksi dan menggelar demonstrasi di fasilitas pabrik. Inisiatif ini akan dikelola oleh Serikat Buruh, bukan oleh Partai Buruh,” tambahnya.